Empat Dakwaan Jaksa

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyusun empat dakwaan terhadap terdakwa Helmi terkait dugaan pembakaran dan penguasaan lahan.

Pada dakwaan pertama, terdakwa diduga melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Baca :

• » Ahli Waris Somasi Bank Mandiri KCP Ujung Tanjung, Desak Pengembalian Sertifikat dan Penyelesaian Klaim Asuransi
• » Ketua RELI-LHK Tegaskan, Tangkap Ikan dengan Setrum Bisa Diproses Hukum
• » Praktisi Hukum Soroti Sikap Kadisnaker Rohil yang Bungkam Terkait Dugaan Rekrutmen PT Global Arrow

Dakwaan kedua, jaksa menjerat terdakwa dengan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tindak pidana lingkungan hidup dengan unsur kesengajaan.

Selanjutnya pada dakwaan ketiga, terdakwa didakwa melanggar Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kelalaian.