ROKAN HILIR – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi Rokan Hilir (Rohil) menyoroti sejumlah persoalan yang belakangan menjadi perhatian publik di Kabupaten Rokan Hilir, khususnya terkait dugaan ketidaksesuaian mekanisme rekrutmen tenaga kerja pada perusahaan yang beroperasi di daerah serta belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua BEM Institut Teknologi Rohil, Egi Febrian, menyampaikan keprihatinannya terhadap dua persoalan tersebut karena dinilai berkaitan erat dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat lokal.

"Oleh karena itu, diperlukan langkah evaluatif yang komprehensif dari pemerintah daerah bersama instansi terkait guna memastikan seluruh kebijakan dan praktik yang berlangsung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Egi, Kamis (11/6/2026).

Baca :

• » Kapolda Riau Resmikan Bank Pohon Polres Rohil di Kampus Institut Teknologi Rokan Hilir

Terkait persoalan ketenagakerjaan, Egi menegaskan bahwa keberadaan perusahaan di Kabupaten Rokan Hilir harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam membuka kesempatan kerja yang adil, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Menurutnya, apabila terdapat dugaan pengabaian terhadap regulasi daerah maupun ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, maka hal tersebut harus segera diklarifikasi secara terbuka kepada publik guna menghindari munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi yang berwenang.