"Investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah. Kehadiran perusahaan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial, pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku," tegasnya.

Di sisi lain, Egi juga menyoroti lemahnya pengelolaan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir. Menurutnya, sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, kondisi PAD yang belum optimal menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan, pengawasan, serta kinerja organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah.

"PAD merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Ketika potensi daerah begitu besar namun tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah, maka diperlukan evaluasi yang serius dan menyeluruh terhadap tata kelola yang ada," ujarnya.

Baca :

• » Kapolda Riau Resmikan Bank Pohon Polres Rohil di Kampus Institut Teknologi Rokan Hilir

Lebih lanjut, BEM Institut Teknologi Rokan Hilir memandang pemerintah daerah harus berani melakukan pembenahan secara sistematis dan terukur terhadap sektor-sektor yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

"Transparansi mengenai capaian, kendala, serta strategi peningkatan PAD harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik," katanya.