
Egi menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
"Oleh karena itu, BEM Institut Teknologi Rokan Hilir akan terus mengawal berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat melalui kajian akademik, diskusi publik, audiensi, maupun langkah-langkah konstitusional lainnya," paparnya.
Ia juga mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.
"Masyarakat membutuhkan solusi, bukan pembiaran. Masyarakat membutuhkan transparansi, bukan ketertutupan. Dan masyarakat membutuhkan keberanian dalam mengambil tindakan, bukan sekadar retorika," tambahnya.
Sebagai penutup, Egi menegaskan bahwa BEM Institut Teknologi Rokan Hilir akan terus mengawal proses perbaikan tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik di Kabupaten Rokan Hilir.