Tokoh masyarakat Pakning Asal, Ujang Effendi, juga menyayangkan sikap manajemen lokal yang dinilai pasif dan tidak memiliki inisiatif.

“Jangan selalu berlindung di balik kewenangan pusat. Kalian yang ada di Pakning ini punya fungsi sebagai jembatan. Bukan hanya menunggu instruksi, tapi harusnya memperjuangkan kebutuhan masyarakat ring satu. Ini bukan masalah besar, ini masalah kemauan. Dan sejauh ini, saya lihat tidak ada kemauan dari manajemen sini untuk berbuat,” ujar Ujang dengan tegas.

Senada, Saiful Bahari, Ketua Forum Peduli Masyarakat dan Pemuda Kecamatan Bukit Batu, menyebut sikap Pertamina Pakning tidak sensitif terhadap kebutuhan ibadah masyarakat.

Baca :

• » Karyawan Segel Kantor PT SPRH, Tuntut Pembayaran Gaji, Direksi Sebut Sedang Diperjuangkan
• » 24 April, Koper Calon Jamaah Haji Mulai Dikumpulkan di Kantor Kemenhaj
• » WFH Perdana ASN Rohil, Layanan di Kantor Disdukcapil Rohil Tampak Normal

“Kami tidak minta istana, hanya lahan parkir sementara. Tapi plang larangan dipasang tepat di depan masjid. Itu tindakan arogan. Manajemen di sini seharusnya malu, karena justru menghalangi urusan ibadah, bukan memudahkan,” kata Saiful.

Menghadapi tekanan keras dari masyarakat dan DPRD, Iswandi, Supervisor General Affair PT Pertamina Patra Niaga Sungai Pakning, kembali menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan memutuskan.