IbukotaRiauPendidikanKesehatanHukumPolitikTokohAdvertorialOlahraga
Pos Metro Rohil
Selasa, 28 April 2026 | 00:45:26 WIB
Home / Riau
Masyarakat Desa Pakning Asal Kecam PT Pertamina Patra Niaga: Lahan Tidur 50 Tahun Dilarang untuk Tempat Parkir Masjid
Selasa, 21 April 2026 | 16:03:18 WIB
Editor : Indra | Penulis : Erwin
Foto Pro : Plang Larangan yang dipasang Pertamina Sungai Pakning di depan Mesjid Al Quro Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

BENGKALIS (PRO) - Warga Desa Pakning Asal, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, meluapkan kekecewaan terhadap PT Pertamina Patra Niaga Sungai Pakning. Perusahaan BUMN tersebut dinilai tidak kooperatif dan justru bertindak arogan dengan memasang plang larangan di lahan kosong yang sudah sekitar 50 tahun terbengkalai, padahal warga hanya ingin memanfaatkannya sebagai pelataran parkir Masjid Al Quro.

Lahan tidur milik Pertamina terdapat puluhan hektar di sepanjang pesisir Desa Pakning Asal, termasuk yang terletak tepat di seberang Jalan Jendral Sudirman, persis di depan Masjid Al Quro. Selama setengah abad, lahan tersebut tidak pernah dimanfaatkan dan hanya menjadi tanah kosong yang tak terawat.

Tokoh Masyarakat Desa Pakning Asal, Jaswir, yang juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pembangunan Pelataran Parkir Masjid Al Quro, menyampaikan kekecewaannya kepada sejumlah media, Selasa (21/04/2026).

Baca :

"Kami sudah berkali-kali mengirimkan surat resmi kepada Pertamina terkait permohonan pinjam pakai lahan ini. Bahkan kami sudah mengadakan pertemuan dengan pihak Pertamina Sungai Pakning. Namun bukan izin yang kami dapatkan, malah mereka memasang plang larangan pemakaian lahan tepat di hadapan Masjid Al Quro," ujar Jaswir dengan nada kesal.

Pantauan di lokasi, plang berwarna putih dengan logo Pertamina terpampang jelas di bibir lahan kosong tersebut. Tulisan "DILARANG" dan "WILAYAH KERJA PERUSAHAAN" serta peringatan lainnya membuat warga sekitar merasa geram dan terintimidasi.


Pilihan Editor
Berita Lainnya
Tokoh Bicara
Rokan Hilir
Advertorial
Hukum
Politik