Menurut Kasmarni, kesepakatan tersebut tidak hanya menjadi tahapan administratif dalam penyusunan APBD, tetapi juga menjadi pijakan dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Bengkalis pada 2027.

Ia menegaskan, besarnya anggaran yang dikelola pemerintah daerah harus sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat.

“Setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Anggaran daerah tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar menghasilkan output dan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Kasmarni.

Baca :

• » Di Antara Nisan Para Tokoh, LAMR Bengkalis Meneguhkan Janji Tak Melupakan Sejarah Negeri
• » Lestarikan Adat dan Budaya, Bupati Kasmarni Resmi Buka Sepekan Kenduri Adat Hari Jadi ke-514 Bengkalis
• » Ketua PPM Bengkalis Tolak Rencana Treadmill Karyawan Usia di Atas 35 Tahun oleh PT GA

Prioritaskan Ekonomi dan Kesejahteraan

Dalam KUA-PPAS 2027, Pemkab Bengkalis mengarahkan kebijakan anggaran pada sejumlah sektor yang dinilai berdampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.