Tutup ✖
×
Prioritas tersebut mencakup penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan serta pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan efisiensi dan disiplin fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kasmarni mengatakan, kondisi fiskal daerah menuntut pemerintah untuk semakin selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD.
Karena itu, setiap belanja harus memiliki sasaran yang jelas dan memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam kondisi fiskal yang ada, kita harus semakin selektif dan cermat. Program dan kegiatan yang dianggarkan harus benar-benar memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
