Keberhasilan sensus juga bergantung pada kemampuan petugas membangun emosional dan kedekatan dengan masyarakat. Tanpa itu, sulit bagi mereka untuk mendapatkan data yang jujur dan sesuai kenyataan.

Pengawasan dari pimpinan terhadap petugas dilapangan menjadi faktor penting. Harapan masyarakat, para atasan dapat melakukan kontrol rutin minimal seminggu sekali untuk memastikan realita di lapangan sesuai dengan target.

Kekhawatiran lain muncul ketika pengawas sensus memiliki cakupan wilayah terlalu luas. Kondisi ini bisa membuat pengawasan tidak maksimal, sehingga ada data yang terlewat dan tidak tercatat. Jika hal tersebut terjadi, dampaknya akan sangat besar terhadap kevalidan data sensus ekonomi 2026.

Baca :

• » PHR Raih Penghargaan Mitra Pembangunan dari Pemkab Rohil
• » Hakim Vonis 7 Tahun Dua Pengedar Sabu di Rohil, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
• » JPU Kejari Rohil Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus 80 Kilogram Sabu

Data yang tidak valid akan menimbulkan bias dalam perhitungan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sebaliknya, jika data valid, pemerintah daerah dapat menyusun APBD yang lebih tepat sasaran. 

Daerah yang benar-benar membutuhkan perhatian bisa diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan.Harapan besar masyarakat adalah agar sensus ekonomi 2026 lebih baik dibandingkan tahun 2022 lalu.