BAGANSIAPIAPI (PRo) - Sensus ekonomi tahun 2026 mulai menjadi perhatian serius berbagai pihak, terutama terkait kevalidan data yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah. 

Kekhawatiran muncul karena pengalaman sebelumnya menunjukkan masih adanya kelemahan dalam proses pengumpulan data, sehingga hasil sensus belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat," Kata Wakil Ketua DPRD Rohil, Maston pada Senin (13/7) di Bagansiapiapi.

Salah satu sorotan utama Kata Politisi PDI-P Rohil itu adalah pentingnya data pembanding yang harus dimiliki oleh petugas sensus. Tanpa data pembanding, validitas hasil sensus diragukan karena tidak ada tolak ukur yang jelas untuk menguji kebenaran informasi dari warga.

Baca :

• » JPU Kejari Rohil Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus 80 Kilogram Sabu
• » Wakapolres Rohil Pimpin Gaktibplin, Tegaskan Disiplin Fondasi Polri Presisi
• » DPMK Rohil Koordinasi dengan LAMR Jadwalkan Ulang Pembekalan Tujuh Bacalon Penghulu

Petugas sensus juga dituntut lebih aktif dan sabar dalam menjalankan tugas. Ketika warga tidak berada di rumah atau belum bisa memenuhi kewajiban, petugas harus berulang kali datang agar data tetap lengkap dan akurat.

Selain itu, pemahaman terhadap peta wilayah menjadi hal mendasar. Jika petugas tidak mengenal daerah pemetaan, maka komunikasi dengan warga akan terhambat dan proses sensus bisa kehilangan arah.