Tutup ✖
×
Lebih lanjut, Fraksi PKB mengingatkan bahwa DPRD merupakan lembaga representasi masyarakat yang harus menjaga integritas dan kepercayaan publik. Karena itu, setiap pengambilan keputusan strategis hendaknya didahului pembahasan secara internal bersama fraksi-fraksi dan komisi terkait.
Menurutnya, evaluasi terhadap LKPj Tahun Anggaran 2025 sangat penting mengingat masih banyak persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, seperti tunda bayar sejumlah kegiatan, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), hingga hak-hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang belum terealisasi sepenuhnya.
"Kami berharap rekomendasi yang diberikan DPRD kepada pemerintah daerah benar-benar mampu mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan menjawab berbagai persoalan yang saat ini dihadapi masyarakat," pungkasnya.***
