Padri, mengaku sudah pernah memanggil OPD terkait seperti Bapenda untuk hanya berdiskusi menyoal penerimaan PAD yang masih minim termasuk solusi dan upaya yang harus ditempuh. Namun ia sangat pesimis jika pola penerimaan PAD baik itu bersumber dari PBB maupun lainnya, hanya dengan menunggu kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar.

“Harus kreatif, serta mengedukasi SDM aparatur penagihan agar penerimaan pendapatan lebih besar ketimbang modal atau biaya yang dikeluarkan untuk hanya sekadar jasa upah pungut,” jelasnya.

Ia menyebut, OPD kewalahan dalam menjemput PAD disebabkan tidak tersedianya biaya berupa anggaran perjalanan dinas. Bahkan dalam dialog, belanja perjalanan dinas yang harus dikeluarkan misalnya mencapai Rp5 juta, sementara penerimaan yang akan di bukukan hanya Rp4 juta, itu sama sekali tidak mencerminkan kualitas kinerja.

Baca :

• » PUPR Rohil Ingatkan Perusahaan Konstruksi, Pekerja Harus Ikut Jamsostek
• » Camat Kubu Tegaskan PNS dan ASN Wajib Tingkatkan Disiplin di Hari Pertama Kerja
• » Hari Pertama Kerja Pasca Libur Lebaran, Bupati Bistamam Tekankan Disiplin dan Semangat Kerja ASN

“Itu sudah pernah kami diskusikan,” sambungnya. Disiplin, tambah Padri, untuk saat ini harus mengedepankan teknologi kreatif. Jika menurunkan ASN terbebani dengan belanja perjalanan dinas, bagaimana jika biaya yang dikeluarkan itu bagian dari persentase penerimaan. “Itu kan namanya solusi,”. Tidak selalu menunggu anggaran belanja tersedia.

Belum lagi soal parkir, dan banyak potensi PAD yang memang harus di capai dengan disiplin.***