BAGANSIAPIAPI (PRO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyorot lemahnya upaya eksekutif dalam tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah memiliki kekuatan hukum. Dewan menilai, eksekutif kurang disiplin walau hanya sekedar memungut.

“Disiplin dalam tata kelola PAD, adalah solusi cerdas dan cermat dalam usaha sungguhan keberlangsungan pemerintahan,” ujar Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Rokan Hilir Muhammad Syah Padri ditemui Posmetro Rohil, Senin (8/6) di Bagansiapiapi.

Padri, politisi PKB itu menyebut OPD terkait seperti Bapenda belum secara sungguhan dalam menjadikan PBB sebagai properti aset pendapatan asli daerah yang sesungguhnya sudah legal terhadap penyangga keuangan daerah ini sendiri.

Baca :

• » PUPR Rohil Ingatkan Perusahaan Konstruksi, Pekerja Harus Ikut Jamsostek
• » Camat Kubu Tegaskan PNS dan ASN Wajib Tingkatkan Disiplin di Hari Pertama Kerja
• » Hari Pertama Kerja Pasca Libur Lebaran, Bupati Bistamam Tekankan Disiplin dan Semangat Kerja ASN

Ia menyebut laporan sejumlah Kepenghuluan masih banyak tunggakan wajib pajak. Bahkan menurutnya, tunggakan PBB tidak hanya pada tahun berjalan.

“Bertahun-tahun, bahkan hingga ada yang masuk sepuluh tahun tunggakan untuk hanya satu wajib pajak,” sambung Padri. Kondisi itu, sebagai implementasi OPD yang memiliki kewenangan khusus tidak melaksanakan fungsi secara disiplin.