BAGANSIAPIAPI (PRO) – Penyaluran Dana Desa (DD) di Kabupaten Rokan Hilir tercatat paling rendah di Provinsi Riau. Hingga pertengahan Oktober 2025, sebanyak 17 kepenghuluan belum menerima pencairan Dana Desa Tahap II earmark karena belum lengkapnya dokumen persyaratan yang harus disampaikan pemerintah desa dan perangkat daerah.

Kondisi tersebut membuat proses verifikasi di tingkat kementerian tertunda, sehingga berimbas pada lambatnya realisasi APBD dan pelaksanaan program pembangunan di desa-desa tersebut.

“Sebanyak 17 desa belum menyalurkan Tahap II earmark meskipun pengajuan sudah dibuka sejak April. Keterlambatan pemenuhan dokumen menjadi salah satu faktor utama. Penyaluran DAK Non Fisik juga ikut terhambat,” jelas Kepala KPPN Dumai, Halim, saat memberikan paparan dalam Sharing Session dan Monitoring Evaluasi Penyaluran Dana TKD di lingkungan Pemkab Rohil, Selasa (25/11/2025).

Baca :

• » Sanksi Hukum Menanti, Polisi Himbau Masyarakat Tidak Membakar Lahan
• » Kepenghuluan Sungai Besar Gelar Pemilihan RT, RW, Dusun, dan Ketua Pemuda Secara Demokratis
• » Dua Tahun Terputus, Warga Tiga Kepenghuluan di Balai Jaya Harapkan Pembangunan Jembatan Tahun 2026

Halim juga memaparkan bahwa perlambatan realisasi anggaran turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Pada triwulan II, pertumbuhan ekonomi Rohil hanya mencapai 4,23 persen year-on-year dan berada di posisi kesembilan di antara kabupaten/kota di Riau. Serapan APBD hingga 15 Oktober 2025 tercatat baru 46,06 persen, terendah di provinsi tersebut.

Realisasi anggaran tercatat 16,29 persen pada triwulan I, meningkat menjadi 42,95 persen pada triwulan II, 63,96 persen pada triwulan III, dan 75,09 persen pada Oktober. Rendahnya serapan disebut karena lambatnya penyaluran TKD akibat perangkat daerah tidak segera memenuhi syarat salur ke DJPb dan KPPN Dumai. Penyaluran DBH Pajak, termasuk DBH PBB yang memiliki nilai terbesar, juga terlambat cair pada Februari dan Agustus.