SURABAYA (PRO) — Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Nindyo Pramono, membantah dalil gugatan Nany Widjaja terhadap PT Jawa Pos dalam sengketa kepemilikan saham PT Dharma Nyata Press (DNP). Dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (19/11/2025), Nindyo menegaskan bahwa tidak semua perjanjian nominee atau pinjam nama dilarang. Menurutnya, perjanjian nominee yang tidak melibatkan unsur asing justru diperbolehkan oleh undang-undang.

Salah satu poin gugatan Nany mempermasalahkan perjanjian nominee antara dirinya dan PT Jawa Pos terkait kepemilikan saham PT DNP. Namun, pendapat ahli yang dihadirkan PT Jawa Pos itu menyatakan bahwa penafsiran Nany terhadap Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah keliru.

“Subjek yang dilarang dalam Pasal 33 itu adalah penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Pasal tersebut tidak dapat diterapkan untuk perjanjian antar sesama pihak dalam negeri,” ujar Nindyo.

Baca :

• » Kadis Koperasi Tegaskan Koperasi Tidak RAT Tiga Tahun Berturut-turut Akan Dibekukan, KUD Tunas Baru Gelar RAT Tahun Buku 2025
• » Tahanan Kasus Curat Kabur, Kapolres Rohil Tegaskan Pengejaran Terus Dilakukan
• » Peringati Hari Ibu ke-97, PKK Rohil Tegaskan Peran Ibu sebagai Inspirasi Keluarga

Ia menjelaskan, ketentuan itu dibuat untuk mencegah praktik perusahaan asing yang meminjam nama warga lokal untuk berbisnis di Indonesia. Karena itu, jika kedua pihak dalam perjanjian nominee merupakan pihak dalam negeri, undang-undang tidak melarangnya. “Undang-Undang PT tidak mengatur larangan tentang nominee,” tambahnya.

Menurut Nindyo, dalam praktiknya, tindakan nominee selalu berada di bawah kendali pihak yang meminjam nama. Perjanjian itu dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis dan sah sejak para pihak sepakat. Ia menjelaskan, perjanjian nominee umumnya melibatkan legal owner sebagai pemegang saham formal dan beneficiary owner sebagai penerima manfaat.