BAGANSIAPIAPI (PRo) — Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menghadapi tekanan fiskal pada 2026. Dana transfer dari pemerintah pusat yang diterima daerah tahun ini disebut hanya sekitar Rp1 triliun, sementara kebutuhan untuk membiayai kegiatan rutin mencapai Rp1,1 triliun.

Kondisi tersebut membuat Pemkab Rohil harus mencari sumber pendapatan lain untuk menutup selisih kebutuhan anggaran sekitar Rp100 miliar.

Bupati Rohil H. Bistamam mengatakan, kondisi keuangan daerah pada 2026 berbeda dibandingkan dua tahun sebelumnya. Dana transfer dari pemerintah pusat yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1,9 triliun, kini turun menjadi sekitar Rp1 triliun.

Baca :

• » Relokasi PKL Pasar Pelita Buntu, Koperasi Desak Disprindagsar Rohil Turun Tangan
• » BPN Rohil Turun ke Lokasi Sengketa Lahan 42 Hektare di Balai Jaya
• » Penghulu Panipahan Turun Langsung Bersihkan Limbah Rumah Tangga

“Untuk APBD Rohil tahun 2024 hingga 2025 yang berasal dari pusat, kita mendapatkan sebesar Rp1,9 triliun. Sedangkan untuk tahun 2026 ini tinggal Rp1 triliun. Sementara dana rutin kita Rp1,1 triliun, artinya kita minus Rp100 miliar,” kata Bistamam saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD Rohil beberapa waktu lalu.

Di tengah keterbatasan dana transfer, Pemkab Rohil mengandalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun ini, PAD ditargetkan mencapai Rp350 miliar. Hingga saat ini, realisasinya disebut telah mencapai sekitar Rp280 miliar.