BAGANSIAPIAPI (PRO) – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Sharing Session sekaligus Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai. Kegiatan berlangsung di Aula BPKAD Rohil, Senin (25/11/2025).

Pertemuan tersebut digelar untuk meninjau capaian realisasi APBD 2025 serta mengevaluasi percepatan pembangunan daerah. Acara dihadiri Wakil Bupati Rohil Jhony Charles BBA, MBA, Plt Kepala BPKAD Rohil Sarman Syahroni ST, M.IP, Kepala KPPN Dumai Halim, perwakilan BRK Syariah Bagansiapiapi Arrizal Saputra, serta seluruh kepala OPD.

Berdasarkan data KPPN Dumai, hingga 31 Oktober 2025, penyerapan Dana TKD Rohil berada pada peringkat sembilan dari seluruh kabupaten/kota di Riau. Dari total pagu sebesar Rp1,991 triliun, realisasi mencapai Rp1,495 triliun atau 75,09 persen. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 97,66 persen pada 2024, dan 83,78 persen untuk realisasi 2025 pada periode yang sama.

Baca :

• » Didampingi Karmila Sari, Pemkab Rohil Lobi Pemerintah Pusat Perjuangkan DBH dan Pendidikan
• » Pemkab Rohil Pastikan Tidak Ada Rekrutmen Pegawai Honor Tahun 2026
• » Perubahan SOTK, Wabup Siak Lantik 198 Pejabat

TKD yang disalurkan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Non-Fisik, DAK Fisik, serta Dana Desa.

Untuk mendorong percepatan penyerapan, KPPN menyampaikan sejumlah langkah perbaikan, antara lain percepatan proses lelang, peningkatan layanan dan mekanisme pembayaran, penyusunan perencanaan anggaran yang lebih matang, serta percepatan pemenuhan syarat salur dana TKD. Selain itu, pengawasan kinerja OPD juga perlu diperketat.