
Tito meminta pemerintah daerah segera memetakan kawasan rawan bencana, menyusun rencana kontingensi, serta mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Selain itu, seluruh sumber daya pemerintah daerah, masyarakat, hingga dunia usaha harus disiagakan menghadapi potensi bencana.
“Perlu dilakukan pengendalian operasi, penyiapan logistik, dan peralatan yang memadai untuk mendukung penanggulangan bencana,” ujar Tito, Selasa (18/11/2025).
Ia juga meminta kepala daerah memperkuat komunikasi dan edukasi kebencanaan, melaksanakan simulasi tanggap darurat, mengaktifkan posko, serta menggelar apel kesiapsiagaan bersama TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan unsur masyarakat lainnya.
Pemantauan cuaca secara real time berdasarkan informasi BMKG juga diwajibkan, termasuk langkah-langkah pencegahan melalui perbaikan infrastruktur, normalisasi sungai, dan mitigasi banjir, rob, serta tanah longsor.
“Jika bencana terjadi, lakukan pertolongan cepat, pendataan korban dan kerugian, serta penuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak sesuai standar pelayanan minimal,” tegas Tito.