Ia menjelaskan, sejak pemekaran pada 2016, Kepenghuluan Sinaboi belum pernah memiliki kantor sendiri. Akibatnya, pemerintah kepenghuluan terpaksa berpindah-pindah tempat dan menyewa rumah warga untuk menjalankan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

“Untuk saat ini, kami masih menyewa rumah warga sebagai kantor dengan biaya Rp15 juta per tahun. Kami sangat berharap kantor kepenghuluan yang baru bisa segera dibangun,” katanya.

Rafika menambahkan, pihaknya telah mengusulkan pembangunan kantor tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Rohil. Rencana pembangunan yang diharapkan terealisasi pada 2026 belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Baca :

• » 27 Tahun Rohil, Aset Terbengkalai Dipertanyakan di Tengah Gencarnya Pembangunan Infrastruktur
• » APBD-P Rohil Tahun 2026 Disahkan Sebesar Rp 2,3 Triliun
• » Remaja 16 Tahun Diserang Buaya Saat Mandi di Sungai Parit Tengah

Namun, berdasarkan komunikasi dengan Kepala Dinas PUTR Rohil, Chairul Fahmi, pembangunan Kantor Kepenghuluan Sinaboi diharapkan dapat direalisasikan pada 2027.

“Alhamdulillah, Pak Chairul Fahmi menyampaikan bahwa pembangunan Kantor Kepenghuluan Sinaboi diharapkan dapat dilaksanakan pada 2027 mendatang,” ungkap Rafika.