BAGANSIAPIAPI (PRo) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir bersama Pemerintah Daerah mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2026 sebesar Rp 2,3 triliun.

Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Rohil pada Rabu (30/9/2026) malam yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Rohil Maston didampingi Wakil Ketua Imam Suroso, Wakil Ketua Basiran Nur Effendi serta dihadiri Bupati Rohil Bistamam, Sekda Fauzi Efrizal, Ketua Fraksi dan Komisi serta Kepala OPD.

Dalam laporan Badan Anggaran yang disampaikan oleh juru bicara Banggar DPRD Rohil Darwis Syam menyampaikan, penetapan APBD Perubahan Rokan Hilir tahun 2026 berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran, TAPD dan seluruh OPD dengan azas musyawarah mufakat serta memerhatikan kondisi ril daerah.

Baca :

• » Kadis Perikanan Rohil Kunjungi Kantor Cabang di Panipahan
• » Kejati Riau Tahan Delapan Tersangka Kasus PI Rohil, Keluarga Menangis Histeris
• » Satpolairud Polres Rohil Amankan 5 Ton Kayu di Pelabuhan Ang Syu

"Maka disepakati APBD perubahan 2026 dengan rincian, Pendapatan Daerah disepakati sebesar 2,3 triliun dari sebelumnya 2,1 triliun atau bertambah sebesar 221 miliyar, Belanja Daerah sebesar 2,3 triliun yang dari sebelumnya 2,2 triliun atau bertambah sebesar 160 miliyar, untuk Pembiayaan Daerah yang bersumber dari tahun sebelumnya atau Silva sebesar 3,9 miliyar yang sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan BPKP RI serta pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal ke BPR Rohil sebesar 200 juta," terang Darwis Syam.

Banggar DPRD Rohil bersama TAPD, kata Darwis telah menyepakati empat program prioritas yang akan dilaksanakan pada APBD Perubahan Rohil tahun 2026 diantaranya penyelesaian kewajiban tunda bayar tahun 2025, pengembalian kegiatan prioritas yang sempat tertunda akibat pergeseran anggaran, pemenuhan kewajiban pemerintah Rokan Hilir atas pembiayaan BPJS Kesehatan serta memenuhi kewajiban dana bagi hasil sawit.