“Ini bisa jadi fenomena gunung es. Apa yang terlihat lebih sedikit dibandingkan yang tidak terlihat. Artinya, aset-aset serupa diperkirakan banyak terdapat di wilayah lain atau kecamatan yang selama ini luput dari pengawasan,” ungkapnya.

Ia mengajak masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), mahasiswa, dan kalangan wartawan untuk ikut mengawasi serta bersikap kritis terhadap pengelolaan aset dan pembangunan daerah.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan menghasilkan manfaat yang jelas. Jangan sampai pembangunan yang terus digenjot justru meninggalkan aset yang tidak berfungsi.

Baca :

• » Kadis Perikanan Rohil Kunjungi Kantor Cabang di Panipahan
• » Kejati Riau Tahan Delapan Tersangka Kasus PI Rohil, Keluarga Menangis Histeris
• » Satpolairud Polres Rohil Amankan 5 Ton Kayu di Pelabuhan Ang Syu

“Ini patut dipertanyakan, apa tujuannya? Sementara tidak sedikit fakta menunjukkan sasaran pembangunan infrastruktur kurang menyentuh masyarakat, kemanfaatannya tidak maksimal, kualitas pengerjaan kurang baik, dan berbagai masalah lainnya,” katanya.

Zulfadhli juga meminta aparat penegak hukum turut memperhatikan persoalan tersebut. Menurutnya, pengawasan diperlukan apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pembangunan maupun pengelolaan aset daerah.