Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi di tengah kebijakan pemerintah daerah yang setiap tahun mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pembangunan infrastruktur fisik.

“Alih-alih mengoptimalkan aset yang ada, APBD Perubahan justru belum mencerminkan adanya konsen yang kuat terhadap pengelolaan aset ini,” ujarnya.

Zulfadhli menambahkan, persoalan aset terbengkalai bukan merupakan masalah baru. Sejumlah persoalan tersebut, kata dia, bahkan telah muncul dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diberitakan selama bertahun-tahun.

Baca :

• » Kadis Perikanan Rohil Kunjungi Kantor Cabang di Panipahan
• » Kejati Riau Tahan Delapan Tersangka Kasus PI Rohil, Keluarga Menangis Histeris
• » Satpolairud Polres Rohil Amankan 5 Ton Kayu di Pelabuhan Ang Syu

Namun, ia mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut.

Beberapa aset dan infrastruktur yang menjadi sorotan di antaranya Waterboom Batu Enam. Proyek yang dibangun sekitar 2010–2011 tersebut hingga kini tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Pada 2016, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek tersebut.