Ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan peningkatan disiplin pegawai. Petugas teknis perikanan diminta lebih aktif turun ke lapangan untuk mendata produksi perikanan, melakukan pembinaan terhadap kelompok nelayan, serta mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pelayanan dinas tidak boleh hanya berfokus pada urusan administratif di kantor, tetapi harus mampu menjawab persoalan yang dihadapi nelayan secara langsung.

Dalam kesempatan tersebut, Budi Mulia juga mengevaluasi pelaksanaan Program Kampung Nelayan yang merupakan salah satu program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Baca :

• » Kejati Riau Tahan Delapan Tersangka Kasus PI Rohil, Keluarga Menangis Histeris
• » Satpolairud Polres Rohil Amankan 5 Ton Kayu di Pelabuhan Ang Syu
• » Relokasi PKL Pasar Pelita Buntu, Koperasi Desak Disprindagsar Rohil Turun Tangan

Selain itu, Dinas Perikanan Rohil berupaya memperkuat sektor Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Langkah tersebut menyikapi masih banyaknya hasil tangkapan nelayan Rohil yang dipasarkan ke Sumatera Utara dalam bentuk bahan mentah.

“Kita ingin nilai tambah hasil perikanan tetap berada di Rokan Hilir. Melalui penguatan sektor pengolahan dan pemasaran, manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat nelayan akan semakin besar,” katanya.